LOKER LAINNYA

Lowongan Kerja Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Sedang membuka Lowongan Kerja Kementerian Keuangan Indonesia.

Hal yang Harus Kamu Lakukan Sebelum Melamar Kerja, Sebelum Anda melamar pekerjaan baik secara online maupun datang langsung ke perusahaan yang ingin dilamar, Anda tentunya harus menyiapkan berkas persyaratan terlebih dahulu. Dengan memahami cara melamar pekerjaan yang benar, peluang untuk diterima juga semakin tinggi.

Tidak hanya persiapan dokumen saja, Anda juga harus menyiapkan mental untuk menghadapi serangkaian tahapan seleksi untuk bisa diterima di perusahaan tersebut. Simak ulasan berikut ini untuk mengetahui cara melamar kerja.

Cara Melamar Pekerjaan yang Baik dan Benar, Bagi Anda yang akan melamar pekerjaan, Anda pasti berharap agar bisa diterima, bukan? Untuk membuat HRD terkesan, Anda harus memiliki strategi yang baik. Berikut ini cara melamar pekerjaan yang baik dan benar agar peluang Anda untuk diterima semakin tinggi.

Satu: Cari Informasi Tentang Perusahaan, Dua: Siapkan Dokumen Persyaratan yang Dibutuhkan, Tiga: Gunakan Alamat Email yang Benar, Empat: Pilih Divisi atau Bidang Pekerjaan yang Sama, Lima: Jangan Terlalu Sering Berganti Pekerjaan. Sebelum melamar pekerjaan, sebaiknya persiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Jangan lupa persiapkan fisik dan mental Anda dalam mengikuti setiap tahapan seleksi pekerjaan.

Lowongan Kerja Kementerian Keuangan Republik Indonesia


CALON HAKIM PENGADILAN PAJAK

A. Persyaratan Umum :

  • Warga Negara Indonesia;
  • Berumur paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun per 31 Desember 2022;
  • Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  • Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  • Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat organisasi terlarang;
  • Mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain;
  • Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
  • Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
  • Sehat jasmani dan rohani.

B. Persyaratan Khusus :

  • Berpendidikan minimal Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV);
  • Berumur paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun per 31 Desember 2022;
  • Mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang perpajakan atau kepabeanan dan cukai sekurang-kurangnya 15 tahun;
  • Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  • Tertib melaksanakan kewajiban perpajakan dibuktikan dengan menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 3 tahun terakhir kepada Direktorat Jenderal Pajak (2019, 2020, dan 2021);
  • Tertib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi yang wajib dan/atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sesuai ketentuan;
  • Memiliki motivasi dan integritas tinggi;
  • Mampu bekerja dengan dukungan teknologi informasi; dan
  • Bagi Aparatur Sipil Negara, selain memenuhi ketentuan sebagaimana di atas, tidak sedang dalam keadaan menjalani hukuman disiplin dan tidak pernah menjalani hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

C. Ketentuan Pendaftaran :

  • Pendaftaran dilaksanakan secara on-line melalui laman
    https://rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id mulai tanggal 1 September 2022 s.d. 24 September
    2022.
  • Pada saat pendaftaran on-line, peserta harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran on-line serta mengunggah (upload) softfile berkas berjenis PDF file dengan ukuran masingmasing maksimal 5 Mb (megabyte) sebagai berikut:
    • Surat lamaran yang ditandatangani oleh peserta dan ditujukan kepada Menteri Keuangan dengan menyatakan pilihan untuk menjadi hakim di bidang pajak atau hakim di bidang kepabeanan dan cukai;
    • Daftar Riwayat Hidup dengan dibubuhi meterai Rp.10.000,- sesuai format terlampir (dapat diunduh di laman https://rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id);
    • Pasfoto berwarna dengan latar belakang warna biru ukuran 4×6;
    • Ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) dan/atau Pasca Sarjana (S2) dan/atau Doktor (S3);
    • Ijazah/Sertifikat pendidikan keahlian di bidang Pajak atau Kepabeanan dan Cukai (jika ada);
    • Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
    • Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    • Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor (Polres) setempat;
    • Surat Pernyataan tidak sedang dalam keadaan menjalani hukuman disiplin dan tidak pernah menjalani hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan dibubuhi meterai Rp.10.000,- sesuai format terlampir (dapat diunduh di laman https://rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id), bagi peserta yang berstatus Aparatur Sipil Negara;
    • Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2019, 2020 dan 2021;
    • Surat Kuasa kepada Panitia untuk mengakses Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2019, 2020 dan 2021 dengan dibubuhi meterai Rp.10.000,- sesuai format terlampir (dapat diunduh di laman https://rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id); dan
    • Tanda terima/bukti kirim LHKPN/LHKASN terakhir bagi yang diwajibkan.
  • Dokumen yang harus dibawa pada saat pelaksanaan Psikotes dan Assessment Center
    sebagai berikut:

    • Surat Rekomendasi Pimpinan Unit Eselon I atau pejabat yang berwenang bagi peserta yang berstatus Aparatur Sipil Negara (dapat diunduh di laman https://rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id); dan
    • Surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri khusus bagi peserta Non Aparatur Sipil Negara.

D. Tahapan Rekrutmen :

  • Tahap I :
    • Seleksi Administrasi.
  • Tahap II :
    • Tes Pengetahuan Perpajakan dan Penulisan Paper.
  • Tahap III :
    • Tes Kesehatan dan Kejiwaan;
    • Psikotes dan Assessment Center; dan
    • Wawancara, meliputi pendalaman terhadap hasil Psikotes, Assessment Center; penelusuran rekam jejak, serta penerimaan masukan dari masyarakat. Pada setiap tahap akan diberlakukan sistem gugur.

E. Ketentuan Lain-lain

  • Apabila diketahui peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar selama proses rekrutmen sampai dengan pengangkatan sebagai Hakim Pengadilan Pajak, Panitia Pusat berhak menggugurkan keikutsertaan/kelulusan sebagai peserta.
  • Dalam rangka rekrutmen calon Hakim Pengadilan Pajak, Panitia Pusat tidak memungut biaya
    apapun.
  • Segala biaya yang berhubungan dengan transportasi, akomodasi, serta biaya lainnya selama pelaksanaan seleksi dan kepindahan peserta ke tempat kedudukan yang baru apabila
    dinyatakan lulus seleksi ditanggung oleh peserta.


Sumber Informasi : KLIK DISINI

Proses seleksi lowongan pekerjaan ini tidak di pungut biaya apapun.
Hanya pelamar yang memenuhi poin – poin kualifikasi dan persyaratan akan diproses ke tahap selanjutnya.

Agar tidak ketinggalan info loker terbau lainnya, join telegram lokerind.id

LOKER LAINNYA

TRENDING